Gelombang Pembatalan Tiket dan Seruan Boikot Bayangi Piala Dunia 2026, FIFA Gelar Rapat Darurat

Federasi sepak bola dunia (FIFA) menjadwalkan rapat darurat menyusul laporan adanya gelombang pembatalan pembelian tiket Piala Dunia 2026 yang melibatkan ribuan penggemar dari berbagai negara. Situasi ini diperparah oleh seruan boikot internasional terhadap turnamen akbar tersebut, yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Laporan yang pertama kali dilansir Roya News dan dikutip oleh Kompas.com, Sabtu (10/1/2026), menyebutkan bahwa sekitar 16.800 penggemar menarik diri dari proses pembelian atau pemesanan tiket hanya dalam satu malam. Angka tersebut memicu perbincangan luas di media sosial, forum penggemar sepak bola, serta platform diskusi internasional.
Fenomena ini disebut menjadi salah satu tekanan terbesar yang dihadapi FIFA menjelang penyelenggaraan Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah, baik dari sisi skala turnamen maupun kompleksitas geopolitik.
FIFA Gelar Rapat Darurat
Menanggapi laporan tersebut, FIFA menjadwalkan pertemuan darurat yang melibatkan pejabat senior FIFA, perwakilan asosiasi anggota, serta panitia penyelenggara Piala Dunia 2026. Sumber internal menyebutkan, agenda utama rapat mencakup:
-
Lonjakan laporan pembatalan tiket
-
Kekhawatiran terkait keselamatan dan keamanan penggemar
-
Dampak reputasi turnamen di mata publik global
-
Strategi komunikasi publik untuk meredam kekhawatiran
FIFA juga dikabarkan membahas opsi penguatan pengamanan, khususnya di wilayah Amerika Serikat, yang menjadi tuan rumah mayoritas pertandingan.
Alasan Fans Membatalkan Tiket
Berbagai alasan dikemukakan oleh penggemar yang mengaku membatalkan rencana kehadiran mereka di Piala Dunia 2026. Faktor yang paling sering disebut adalah kekhawatiran keamanan dan iklim politik Amerika Serikat sebagai tuan rumah utama.
Pendukung dari Eropa, Amerika Selatan, hingga Afrika menyuarakan keraguan mereka terkait kebijakan imigrasi AS, khususnya peran Immigration and Customs Enforcement (ICE) yang dinilai semakin agresif. Sebagian penggemar mengaku khawatir menghadapi pemeriksaan ketat, penahanan, atau bahkan deportasi saat berada di AS.
Laporan dari The Travel bahkan menyebutkan adanya sinyal dari Gedung Putih bahwa peserta dan pengunjung Piala Dunia dari luar AS berpotensi menjadi sasaran razia imigrasi, meskipun klaim tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.
Kampanye Boikot dan Tekanan Politik
Situasi ini semakin memanas setelah munculnya kampanye pembatalan tiket yang digerakkan oleh aktivis dan influencer internasional. Kampanye tersebut disebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk:
-
Tuduhan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro
-
Embargo perdagangan agresif terhadap sejumlah negara
-
Kebijakan larangan perjalanan penuh atau sebagian
Kebijakan imigrasi AS terhadap warga dari Iran, Haiti, Senegal, dan Pantai Gading juga memicu kekhawatiran akan terhambatnya kehadiran suporter dari negara-negara tersebut.
Desakan dari Parlemen Inggris
Tekanan tidak hanya datang dari penggemar, tetapi juga dari ranah politik internasional. Sebanyak 23 anggota parlemen Inggris lintas partai secara terbuka menyerukan agar FIFA mempertimbangkan pencoretan Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026.
Mereka menilai AS belum menunjukkan, menurut pernyataan mereka, “kepatuhan terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.”
Anggota parlemen Inggris Brian Leishman bahkan menuntut konsistensi FIFA dalam menegakkan prinsip-prinsipnya.
“Ini adalah invasi terhadap negara berdaulat dan penculikan seorang presiden di Venezuela. Jika melihat bagaimana Rusia diperlakukan, maka FIFA harus konsisten,” ujar Leishman.
Klarifikasi FIFA Soal Tiket
Di tengah polemik tersebut, FIFA membantah laporan pembatalan tiket secara massal. Dalam pernyataan resminya, FIFA menyebut klaim tersebut “palsu” dan “tidak valid.”
FIFA menegaskan bahwa:
-
Tiket Piala Dunia tidak dapat dikembalikan
-
Tiket tidak dapat dipindahtangankan
-
Penjualan kembali hanya dapat dilakukan melalui platform resmi FIFA dengan biaya administrasi tertentu
Namun demikian, bantahan tersebut tidak sepenuhnya meredam gejolak di media sosial. Tagar #BoycottWorldCup terus menjadi perbincangan, terutama di platform X, Facebook, dan Reddit.
“Kita perlu memboikot semua pertandingan Piala Dunia FIFA yang digelar di AS,” tulis seorang pengguna di grup Facebook dengan hampir 400.000 anggota.
Tantangan Terbesar FIFA Menjelang 2026
Terlepas dari tekanan publik, banyak pihak menilai kemungkinan FIFA mengambil tindakan drastis terhadap Amerika Serikat sangat kecil. Hal ini tak lepas dari hubungan dekat Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Donald Trump.
Pada Desember lalu, Trump bahkan menerima Penghargaan Perdamaian perdana FIFA, yang menuai kontroversi di kalangan pemerhati sepak bola dan hak asasi manusia.
Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah FIFA, dengan 48 tim peserta, naik dari 32 tim pada edisi sebelumnya. Turnamen ini juga menjadi uji coba besar bagi model tuan rumah multinegara, yang direncanakan kembali digunakan pada Piala Dunia 2030 di Portugal, Spanyol, dan Maroko.
Krisis pembatalan tiket dan seruan boikot ini menjadi tantangan serius bagi FIFA, yang kini harus menyeimbangkan kepentingan olahraga, politik global, keamanan, dan kepercayaan publik dunia.
